BUMD Perbankan di Cirebon Perlu Fokus Layanan Digital

Daerah708 Dilihat

Cirebon II Suaraistana.com

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan keuangan BUMD bidang Perbankan, Komisi C DPRD Provinsi Jateng melakukan studi komparasi dengan PT. Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Cirebon, Rabu (13/12/2023). Komisi C didampingi Biro Hukum Setda Provinsi Jateng, Bapenda, Bank Jateng, dan BPR BKK Jateng.

Pada kesempatan itu, Ofik Taufik Robiyana selaku Pimpinan Bank BJB Cabang Cirebon mengatakan selama ini pihaknya fokus pada nasabah non-ASN, meski secara kepemilikan saham sebagian besar dari Pemprov Jabar, Pemprov Banten, pemkab/ pemkot di Provinsi Jabar dan Banten.

“Fokus layanan ke non-ASN karena bentuk hukum kami sekarang sudah Tbk,” katanya.

Menanggapinya, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro mengaku apresiatif dengan kinerja Bank BJB yang selama ini sangat profesional. Ia menilai kinerjanya sudah mampu bersaing dengan bank-bank umum lainnya.

“Karena bentuk hukumnya kini sudah Tbk, Bank BJB mampu menjalankan bisnis secara profesional dan lebih luwes,” kata Sriyanto.

Mendengar hal itu, Manager Operasional Bank BJB Cabang Cirebon Prasetyo Nugroho mengatakan saat ini Bank BJB berupaya meningkatkan layanan digital dengan platform ‘Go-Smart City.’ Platform itu meliputi Go-Goverment, Go-Branding, Go-Economy, Go-Living, Go-Society, dan Go-Environment.

“Sasaran digitalisasi Bank BJB itu merupakan bagian utama dalam visi dan misi Bank BJB,” kata Prasetyo.
Menjawab hal itu, Prasetyo mengaku sangat concern terhadap kaum muda. Hal itu dapat dilihat dari beberapa program yang sudah dijalankan selama ini.

“Kami sudah beradaptasi dengan mobile banking. Selain itu, ada layanan BJB Goes to Campus dimana kami bisa merambah nasabah dari kaum muda maupun merekrut pegawai dari kaum muda,” kata Prasetyo.

Soal penyaluran kredit, ia menambahkan Kantor Bank BJB Cabang Cirebon sangat fokus pada perkembangan di sektor UMKM. Tercatat, Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2023 ini sudah tersalurkan sekitar Rp 151 miliar dari target Rp 144 miliar.

“Dari angka itu, rasio NPL (non-performing loans/ kredit macet) masih dibawah 1 persen,” tandasnya.